Posisi Saat Ini

Daftar Perizinan yang telah dilimpahkan Kewenangannya Kepada BKPMD-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 649 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara


  1. Izin Prinsip Penanaman Modal
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  4. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan
  5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
  6. Izin Usaha Perubahan
  1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
  2. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
  3. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
  4. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
  5. Surat Keterangan Pedangang Besar Farmasi (PBF) Pusat
  1. Izin atas penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota
  2. Izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota
  3. Rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota
  4. Izin penyelenggaraan pelayanan prasarana sarana air minum lintas Kabupaten/Kota
  5. Izin penyelengaraan prasarana air limbah lintas Kabupaten/Kota
  6. Izin penyelenggaraan pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota
  7. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA)/Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) lintas Kabupaten/Kota
  8. Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
  9. Pembatalan Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
  1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  2. Izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
  3. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi
  4. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
  5. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal melayani trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan
  6. Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas
  7. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional
  8. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  9. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional
  10. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional
  11. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional
  12. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
  13. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
  14. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional
  15. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas Daerah Kabupaten/Kota
  16. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  17. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  1. Izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  2. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
  1. Surat Perintah Rekruit (SPR)
  2. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
  3. Izin Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  4. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  5. Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  1. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
  1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  2. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi
  3. Izin usaha distributor obat hewan
  4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak Antar Provinsi/Pulau
  5. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan
  6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau
  7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau
  8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau
  9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau
  10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging), Susu Olahan, Telur Konsumsi, Kulit untuk Pangan, dan Kulit Bahan Industri, Antar Provinsi/Pulau
  1. Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi
  2. >Izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT meliputi :
    1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
    2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru
    3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Daftar Ulang
    4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan
    5. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Baru
    6. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Daftar Ulang
    7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perpanjangan
  3. Izin pengadaan kapal penagkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
  4. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  5. Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  6. Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon dari Provinsi Sulawesi tenggara
  1. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
  2. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan dari Kabupaten/Kota untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
  1. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  2. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi untuk penjualan
  3. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
  4. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
  5. Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian
  6. Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaaan air tanah dalam daerah Provinsi
  7. Izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil
  8. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
  9. Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat
  10. Izin usaha pertambangan operasi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama
  11. Izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  12. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  13. Surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  14. Rekomendasi penyimpanan bahan bakar minyak
  15. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
  16. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi
  17. Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi dan tidak dalam grade PLN
  18. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  19. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
  20. Rekomendasi teknis bidang ketenagalistrikan
  21. Penerbitan sertifikat laik operasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
  22. Izin usaha penunjang hutan lindung pembangunan PLTA/PLTM/PLTMH
  23. Rekomendasi wilayah usaha ketenagalistrikan
  1. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor
  2. Izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi
  3. Rekomendasi Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)
  4. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API)
  5. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar
  6. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar
  7. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
  9. Rekomendasi perdagangan kayu antar pulau terdaftar
  1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
  2. Keputusan Kelayakan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
  3. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
  4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
  5. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  6. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  7. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  8. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
  9. Rekomendasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup
  1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
  2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu (IUIPHHKBK)
  3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Yang Bersifat Non Komersial Dengan Luas Paling Banyak 5 (lima) Hektar
  4. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
  5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa (IUPHHK-HD)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BKPM)

JL. Mayjend. S. Parman No. 2, Kendari
Telp. 0401-3126053 / Fax. 0401-3126182
e-mail : info.bkpmd-ptsp@sultraprov.go.id

STATISTIK PENGUNJUNG

  • Hari ini : 0
  • Bulan ini : 0
  • Total Pengunjung : 0